Syarat menjadi pejabat penatausahaan keuangan skpd. 4) Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada prosedur Akutansi penerim aan Kas pada. Syarat menjadi pejabat penatausahaan keuangan skpd

penyusunan anggaran; d. FUNGSI : a. Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD, dan PA/KPA atau pejabat yang diberi kewenangan. 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), (Dalam hal pengadaan barang/jasa oleh SKPD dilakukan dengan mekanisme pembayaran LS, Fungsi akuntansi PPKD memiliki tugas : Menyampaikan dokumen transaksi yang dilakukan dengan mekanisme LS. Uraian Tugas Bendahara Pengeluaran. Menyiapkan laporan keuangan SKPD. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3. Penyiapan bahan rumusan kebijakan di instansi masing-masing dalam hal keuangan SKPD, Gaji dan Perjalanan. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD) Dalam rangka. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang. PPK yang kedua adalah PPK-SKPD yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan daerah yang meliputi penelitian, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang diatur dalam Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan daerah yang juga menjadi payung hukum penatausahaan keuangan daerah tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 78 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sistem dan. nusa tenggara barat nomor 21 tahun 2011 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah tata cara penatausahaan dan penyusunan . 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD). SKPD serta untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan . Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/UKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD/UKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD/UKPD. Syarat penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, yaitu sebagai berikut. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3. . 05/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa3. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 1. SSP disertai faktur pajak PPN dan PPh 48 d. Setelah anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disahkan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) proses selanjutnya adalah pelaksanaan program dan kegiatan SKPD sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD),agar sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam rangka pengendalian dan tertibnya tata kelola keuangan daerah. Tahun 2006, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat1. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD. Bab ini menjadi bagian yang sangat penting dan memuat ketentuan umum penatusahaan keuangan daerah, kaidah umum penatusahaan keuangan daerah, penatausahaan penerimaan, pertanggujawaban pendapatan dan pertanggungjawaban pengeluaran. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) 6. 32. PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) 1. Dari laman Pemprov DI Yogyakarta, yang disebut SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima BUD. PA tidak melimpahkan kewenangan kepada KPA, namun mengangkat PPK dengan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN 1. berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan. Bendahara terdiri dari: pejabat pelaksana teknis kegiatan ; b. Jika mengacu pada SE BAKD Nomor 900316, prosedur akuntansi di SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD berdasarkan LPJ Bendahara Penerimaan. (3). PPKD mempunyai tugas sebagai berikut : Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;URAIAN TUGAS PETUGAS PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN SUB BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 NO. Pada bagian penatausahaan keuangan daerah terdapat beberapa pokok bahasan yang akan diuraikan secara singkat, yaitu: RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk diverifikasi. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. PERTAMA : Menunjuk Pejabat sebagai pejabat Penatausahaan keuangan (PPK-SKPD),Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),dan Pembantu Bendahara pengeluaran pada Dinas Perikanan. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 6 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 46-49Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuaiKepala SKPD / PA paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya dokumen SPP-GU. 5) Surat Permohonan Pembayaran kepada Pejabat Pembuat. Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); SALINAN . Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 11 Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah 13 1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),. Artinya bahwa BPKAD dan BAPPENDA merupakan koordinator dalam pengelolaan keuangan dari seluruh SKPD di Kabupaten Kuningan yang meliputi penyusunan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD serta pertanggungjawaban dan pelaporan APBD. selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. serta pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sesuai dengan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12. – Prosedur Pencairan Dana Uang Persediaan dan Ganti Uang di Kator. (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. Bab 2 menjelaskan tentang Asas dan Tujuan sedangkan Bab 3 memuat Persyaratan dan Penetapan. Sekretariat Daerah Kota Pariaman seharusnya menjadi percontohan bagi SKPD lain, termasuk dalam hal perencanaan kas. menyiapkan laporan keuangan SKPD. 8. 000,- Tanggal 3 Januari 2016 Bendahara Pengeluaran SKPD “A” mengajukan Surat Permintaan Pembayaran -Uang Persediaan (SPP-UP) sebesar Rp 10. Melaksanakan konsolidasi atas laporan keuangan dari SKPD; c. 33. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN. Membuat SPM g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5. PPK-SKPD. Lhokseumawe, Rabu (04/03/2020) bertempat di Oproom BPKD Kota Lhokseumawe. 32. Adapun waktu. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013. *) *) Dr. 10. pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Dalam penetapan PPTK terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebelumnya sudah pernah kami bahas di 10+ Syarat Menjadi PPTK [Terbaru] Penetapan PPTK scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, bcban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD). 1 Pengertian Kemampuan Pejabat Penatausahaan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Kas meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan,. fungsi SKPD. Syarat menjadi PPTK adalah mengetahui aturan tentang administrasi tata keuangan negara minimal bimtek keuangan, mempunyai wawasan luas, bertanggung jawab, jujur dan tegas. desa/nagari tentang pe-nunjijkkan pejabat penatausahaan keijangan dan pe-jabat pe-laksana teknis kegiatan pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa/nagari kabupaten lima puluh kota tahijn 2021 jabatan pejabat penatausahaan keuangan ket penijnjukan pejabat pe-natausahaan keijangan nip rostianiwati, se nip. Tugas dan wewenang Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD berdasarkan Permendagri 77/2020 dan contoh Format SK; Arsip. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai. 21 Oktober 2022 | 2292x. . Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. 54 tahun 2010 yang lebih tinggi hierarkinya dibandingkan dengan Permendagri berdasarkan Undang-Undang No. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 10. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pejabat penatausahaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) dan bendahara pengeluaran atau penerimaan se-Kabupaten Konawe Selatan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/PMK. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. Pengelolaan Keuangan. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. 8 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 9 1. Berdasakan buku penatausahaan keuangan, bendahara pengetuaran membuat rancangan SPJ pengetuaran dan menyerahkannya kepada verifikator 4. b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan KerjaDalam pengelolaan keuangan daerah kita mengenal istilah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), terlihat hampir sama akan tetapi memiliki ruang lingkup kinerja yang berbeda. April. . sistem akuntansi PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) dan sistem akuntansi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam prosedur penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas dan aset. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnyaLaporan keuangan SKPD disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 07/2016 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara TA 2016. reklasifikasi aset tetap menjadi Aset Lain-lain. 11 Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah 13 1. SPM Gaji Induk harus sudah diterima di DPPK Bidang Perbendaharaan palingPERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA. Verifikasi tersebut dimaksud untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan: a. 21. Penjelasan Pasal 12. c. go. Pengertian. Bagikan artikel ini: Pengetahuan yang tercantum di KEMENKEUPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. (2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. BAB III. Siapa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada APBD: antara PA, KPA dan PPTK atau yang lainnya. Beban merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih/ekuitas. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam Prosedur Akuntansi Pendapatan 18 G. disingkat PPTK adalah pejabat pada. 000. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), dan Bendahara Penerimaan, serta Bendahara Penerimaan Pembantu, jika diperlukan. 19660814 198712 2 006 Maryati, A. 05/2013. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), dan Bendahara Penerimaan, serta Bendahara Penerimaan Pembantu, jika diperlukan. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya dapat disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuaiTupoksi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 28 1. 19690415 198903 1 005 pembina tk. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari2. Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tersebut di. (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. 19. Laporan keuangan SKPD tersebut. 08/2022 tentang perubahan atas peraturan menter! keuangan nomor 84/pmk. PA memiliki tugas dan. Bendahara Penerimaan Pembantu, mempunyai tugas sebagai berikut : Melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan dokumen SKP (Surat Ketetapan Pajak) Daerah, SKR (Surat Ketetapan Retribusi), STS (Surat Tanda Setoran), dan Surat Tanda Bukti Pemabayaran/Bukti lain yang sah Menghasilkan dokumen BKU Penerimaan Pembantu dan Buku. adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. by sbpk jakarta pusat. 19750730 200501 2 005 penata tk. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD. 2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD) melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD; 3) Piutang daerah dan/atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan pertundang-undangan;untuk disampaikan kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk dilakukan rekonsiliasi pada setiap semester. Pasal 6 (1) Penyedia kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, harus memenuhi. 19690605 199403 2 004. 000,- / Peserta (Menginap) Rp. Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK SKPD melaksanakan Fungsi Akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut: a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kewenangan. Pejabat-pejabat lainnya yang perlu ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Tugas PjPHP dan PPHP. Baca juga: 10+ Syarat Menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak)Deskripsi Kegiatan Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. Kepala SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah sebagai anggota. JENIS DAN BENTUK LAPORAN KEUANGAN 25Webuntuk disampaikan kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk dilakukan rekonsiliasi pada setiap semester. Pejabat-pejabat lainnya yang perlu ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Tugas dan wewenang Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD berdasarkan Permendagri 77/2020. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD adalah posisi penting di dalam pemerintahan. Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPK SKPD melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD dengan memiliki tugas sebagai berikut: 1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalamSetelah RAPBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD,. NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN . Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. d. 74 x. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas : Memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas penyusunan anggaran, penatausahaan aset daerah, verifikasi dan pembukuan anggaran daerah, serta investasi. ditetapkan sesuai dengan. keuangan republik indonesia nomor 4 /pmk. E. 06. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan; menyusun laporan keuangan SKPD. 10. 01. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Kerja yang. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK (Pasal 14 ayat (3))Dengan demikian PPK dan PPK-SKPD memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda meskipun istilah yang dipakai sehari hari sama yaitu PPK. Dalam penetapan PPTK terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebelumnya sudah pernah kami bahas di 10+ Syarat Menjadi PPTK [Terbaru] Penetapan PPTK scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, bcban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau. PPTK tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (Pasal 14 ayat (3) PPK tidak boleh dirangkap oleh: a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD yang diberi wewenang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kegiatan meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Bendahara pengeluaran. PA/KPA atau pejabat yang diberi kewenangan. fikri rostina, s. Dalam hal ini PA menjadi penandatangan kontrak. 28. struktur-pengelolaan-keuangan-daerah/(diakses 15 oktober 2021) Catatan : 1. Memposting jurnal ke dalam buku besar; c. I. Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta/SKPD dengan Biaya Kegiatan Rp. Pembantu PPTK. 1. Bab 4 memuat Tata Kelola, Prinsip Tata Kelola,. Keuangan,. Dalam struktur organisasi pengelolaan keuangan Satuan Kerja (Satker), suatu Satkeremilikim Pejabat Perbendaharaan Negara yang terdiri dari 1 (satu) KPA, 1 (satu) atau lebihPPK, PPTK, dan PPK-SKPD. b. menjadi tanggung jawabnya dan harus melaporkannya kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui. C. d. Selanjutnya, Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. Bagian Kedelapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD Pasal 15. Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai. 33 2. H. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi. memiliki integritas dan disiplin; b.